Hasto Kristiyanto, Makna Kunjungan Mgr. Suharyo serta Politisasi Kasus dan Kriminalisasi Khusus

Foto: tajukharian.com_Pengamat Sosial Politik
Teo Hanpalam

Konstelasi politik nasional hari ini penuh dengan dinamika, belakangan ini isu politik terkait tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi belum mereda. Terbaru Presiden Megawati juga memberikan komentar yang normatif terkait hal ini. Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Mega meminta Jokowi untuk menunjukan ijazahnya kepada rakyat agar polemik ini tidak berkepanjangan, suara Mega ini juga menjadi atensi berbagai pihak yang juga mendesak Jokowi menunjukan ijazahnya kepada publik.

Namun Jokowi, seperti kita ketahui enggan melakukan itu, menurutnya Ia hanya akan menunjukan ijazahnya  untuk kepentigan penegakan hukum kalau diminta pengadilan. Perbedaan sudut pandang antara Jokowi dan sebagian masyarakat membawa polemik ini berlarut-larut hingga hari ini.

Kembali kepada Hasto, penahanan Hasto terkait kasus penyuapan kepada Anggota KPU RI Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI menggantikan Riezky Aprilia pada Dapil 1 Sumatera Selatan pada pemilihan legislatif di tahun 2019.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hasto pada saat itu menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR karena sudah menjadi keputusan partai. Riezky pun enggan menyetujui permintaan untuk mengundurkan diri.

Riezky Aprilia sendiri merupakan pemilik suara kedua dapil Sumsel 1, karena Nazarudin Kiemas pemilik suara pertama meninggal dunia.

Kursi warisan Nazarudin Kiemas ini yang menjadi pangkal masalah terjadi perebutan antara Harun Masiku dan Riezky Aprilia yang berbuntut pada kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. PDIP merekomendasikan Harun sebagai PAW, sementara KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai anggota DPR karena dianggap berhak sebagai pemilik suara terbanyak kedua setelah Nazarudin Kiemas sebagaimana laporan dari Tempo. Adapun dalam perkara ini Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dan suap agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR PAW 2019-2024.

Hasto Kristiyanto didakwa memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan pada rentang waktu 2019-2020. Tulis Antara

Dari sini kita bisa melihat duduk persoalannya bahwa,  upaya Hasto tersebut berawal dari masalah internal dengan Kader PDIP sendiri. Bagi saya, ini sudah menjadi rahasia umum di di dalam internal partai politik di Indonesia. Seperti kita ketahui, politik di Indonesia identik dengan politik transaksional. Saya tidak mengamini cara tersebut, tetapi mari kita lihat secera objektif duduk persoalan perkara Hasto ini. Dinamika internal PDIP dan tudingan keterlibatan Hasto Kristiyanto, tentu kalau kita pahami Korupsi dalam konteks "extraordinary crime", kita dapat mengklasifikasi perbuatan Hasto tidak menyebabkan kerugian bagi negara. Bagi saya ini hanyala politik transaksional yang menjadi salah satu penyakit demokrasi di Indonesia sekarang ini.

Simbol Kunjungan Mgr. Ignatius Suharyo.

Senin 14 April 2025, Mgr. Ignatius Suharyo mengunjungi Hasto Kristiyanto di Rutan KPK. Kunjungan tersebut menurutnya merupakan sesuatu yang biasa dilakukan saat momentum perayaan Paskah bagi umat  Katolik, salah satu bentuknya yaitu mengunjungi orang yang dipenjara. Pertanyaannya, apakah kunjungan ini hanya kunjungan biasa dan rutinitas saja atau apa pesan simbolis dari kunjungan Mgr. Ignatius ke Hasto Kristiyanto dan tujuannya untuk apa dan kemana? Bagi saya ada pesan yang tersirat dalam kunjungan tersebut dan tentu ini bukan kunjungan biasa.

Kasus yang menjerat Hasto dinilai berbagai pihak adalah upaya kriminalisasi dan politisasi kasus. Inilah kemungkinan kenapa Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo menjenguk Hasto di tahanan dan kemudian santer menjadi pemberitaan yang mengundang perhatian publik. Mgr. Kardinal Ignatius Suharyo seperti kita ketahui merupakan Pria kelahiran Jogjakarta, seorang intelektual dan orang Jawa tentunya. Ia intelektual terdidik dan tentu ia tahu konsekuensi dari kunjungannya ke Hasto di penjara. Walaupun momentum tersebut memang pada hari Paskah, dimana bagi umat Kristiani, paskah memiliki simbol suatu pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia apalagi Hasto ini adalah seorang Katolik dan juga sama-sama orang Jogja.

Kunjungan terhadap Hasto ini yang kemudian diliput media tentu ini menjadi pertanyaan, sebab ada orang Katolik lainnya yang dipenjara karena dugaan korupsi yang merugikan negara dan rakyat seperti Jhony G. Plate, Juliari Batubara dan beberapa yang lain tidak pernah dipublikasikan.

Saya meyakini Mgr. Suharyo juga pernah berkunjung ke umat Katolik lainnya yang sedang dipenjara tetapi tidak disampaikan kepada publik. Mgr. Suharyo tentu sadar akan hal ini dan kunjungannya ke Hasto tentu memiliki pesan dan bahasa simbol tertentu.

Sebagaimana ada dugaan bahwa upaya pengusutan kasus Hasto hanyalah permainan kekuasaan untuk membungkam Hasto dan mereduksi PDI Perjuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hasto memang vokal dalam mengkritik Presiden Jokowi karena dianggap mengkhianati PDIP saat Ia mencalonkan anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. Manuver Jokowi tersebut tentu bertentangan dengan keputusan Partai yang mengusung kader PDIP Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 lalu.

Kembali ke Mgr. Suharyo, mungkin kita posisikan beliau sebagai orang Jawa dulu. Dalam politik Jawa, kita sering saksikan bahwa setiap gerakan dan pesan tertentu biasanya disampaikan melalui bahasa simbol. Bagi saya, Mgr. Ignatius dalam kapasitas ini, dominan memposisikan dirinya sebagai orang Jawa, bukan sebagai Uskup Agung Jakarta.

Lantas apa pesan lain yang mau disampaikan secara simbolis ini? Bagi saya ini memberikan pesan kepada penguasa dan rakyat bahwa kasus yang menjerat Hasto harus dibaca secara kritis. Mgr. Suharyo tentu juga tidak mengamini tindakan korupsi dalam bentuk apapun.

Bagi saya, kunjungan Mgr. Suharyo ini memiliki pesan penting dan mendalam. Sebagaimana anggapan publik, banyak yang menduga bahwa kasus yang dihadapi Hasto Kristiyanto lebih dominan unsur politis daripada semangat penegakan hukum. Ia kerap kali dianggap sebagai gangguan bagi Presiden Jokowi, dan santer kabar seperti diakui Dedi Sitorus kader PDIP, Jokowi pernah melobi Sekjen Hasto agar dirinya dan Gibran tidak dipecat PDIP.

Politisasi Kasus dan Kriminalisasi Khusus

Kasus Hasto mencuat di masa akhir kepemimpinan Jokowi terutama saat setahun terakhir Jokowi masih berkuasa, kasus yang pada awalnya terfokus kepada Harun Masiku yang menjadi pintu masuk politisasi kasus menjadi posisi tawar Jokowi untuk menekan PDIP agar Sekjen Hasto tidak bersuara lantang terkait narasi "pengkhianat" partai maupun "pengkhianat" konstitusi.

Jokowi berharap Hasto dan PDIP bisa disandera dalam kasus ini. Namun pada kenyataan Hasto dan PDIP semakin kencang bersuara, dan narasi pengkhianat ini kemudian melekat pada Jokowi setidaknya sampai hari ini. Bagi Jokowi, ia tidak ingin namanya tercoreng, agar tidak tercoreng langkah yang dilakukan adalah melanjutkan proses Hasto dengan kasus dugaan suapnya. Sejauh ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hasto didakwa terbukti memberi suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun praktek semacam ini bagi berbagai kalangan merupakan hal umum yang dilakukan oleh politisi Indonesia hari ini, yaitu politik transaksional.

Saya tentu tidak mengamini, namun dalam kasus ini, tidak ada kerugian yang dialami oleh negara. Ini hal berbeda dengan kasus PT Timah, dalam kasus ini sejumlah terdakwa dinilai telah merugikan negara hingga 300 triliun, Korupsi minyak mentah Pertamina 193,7 triliun, BLBI 138,4 triliun, kasus korupsi penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di Kawasan Indragiri Hulu di awal 2000-an merugikan negara sekitar 78 triliun, Kasus kondensat ilegal terjadi saat Dirut PT TPPI Honggo Wendratno mengajukan program PSO (public service obligation) melalui surat ke BP Migas, kerugian negara mencapai 37,8 triliun, Asabri 22,78 triliun, dan banyak korupsi lain yang bertriliunan merugikan negara, belum lagi kasus yang lain, semua ini belum tuntas diselesaikan, dan hanya menjerat pemain-pemain kecil, sementara pemain besar berpesta pora. Inilah anomali kenapa berbagai kalangan kemudian menduga bahwa kasus 600 juta Hasto yang tidak merugikan negara ini diusut tuntas.

Di berbagai kesempatan, Hasto tentu merasa bahwa ada ketidakadilan dan unsur kriminalisasi terhadap dirinya. Bagi Hasto, Ia diburu bukan untuk tujuan pemberantasan korupsi, tetapi untuk membungkam dirinya dan PDIP.

Apa yang dianggap Hasto dan melihat rangkaian peristiwa serta proses politik yang terjadi Indonesia terutama menjelang Pilpres 2024 merupakan suatu fakta yang tidak dapat dinafikan. Modus operandi semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di berbagai negara di dunia juga terjadi. Di Amerika, misalnya terjadi kepada TRUMP, Ia didakwa melakukan 34 perbuatan melawan hukum, tentu publik Amerika membaca dengan cerdas dari manuver Joe Biden. Ia ingin mengkerdilkan Trump karena ia merupakan lawan politik Partai Demokrat di Pilpres AS 2024 lalu. Kriminalisasi yang dilakukan Biden terhadap Trump tidak berhasil, namun justru jagoan Biden, Kamala Harris yang kalah telak oleh Donald Trump. Kenapa saya contohkan Biden dan Trump, hal ini bukan soal kasusnya, tetapi ini soal niat atau motif di balik tameng "penegakan hukum" ini. Di Indonesia kasus yang dialami Hasto juga terjadi pada Thom Lembong, hanya perbedaannya Tom Lembong Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Milyar dalam Kasus Impor Gula.

Bagi Thom Lembong pengusutan kasus ini ada ketidakadilan karena hanya menjerat dirinya, padahal menteri sebelum dan sesudah dia tidak diproses hukum sama sekali walaupun mereka menjalankan kebijakan yang sama yang yaitu Impor Gula.

Pertanyaannya, kenapa hanya Thom Lembong yang diburu? Ini dapat dibaca publik sebagai upaya kriminalisasi, apalagi Thom ini Timses Anies di pilpres 2024 lalu.

Dari contoh kasus diatas, publik Indonesia melihat bahwa klaim Hasto itu benar bahwa kasus yang menjeratnya merupakan operasi politik untuk membungkam lawan. Ini tentu sangat buruk bagi keberlanjutan demokrasi kita.

Saya mengamati fenomena politisasi kasus dan upaya kriminalisasi ini adalah ujian yang besar. Ini merupakan alarm berbahaya bagi demokrasi kita ini yang sedang mengalami ujian bertubi-tubi. Kita sendiri tidak memiliki kemauan mengerjakan ujian ini dan berharap hasilnya bisa lulus. Ini tentu sebuah halusinasi yang hakiki, kita akan bisa terus maju apabila dalam proses demokrasi dan instrumen demokrasi seperti penegak hukum tidak mau "dibegal" oleh penguasa. Pada kenyataannya hari ini demokrasi "dibajak" dan kadang kala hukum menjadi alat kekuasaan untuk menyingkirkan mereka yang berbeda pilihan. Ini harus menjadi refleksi bersama, apakah kita akan mau teruskan warisan balas jasa dan balas dendam politik ini? Ayo Revolusi diri.

Teodorikus Hanpalam

Catatan Pingiran

Jakarta, 3 Juni 2025

KBG Yohanes Paulus 2 Paroki SanTeKaD Gelar Bakti Sosial : Wujud Nyata Katekese Prapaskah

Foto oleh Ari Bero

Tajukharian.com - Pada Sabtu, 05/04/2025, Kelompok Basis Gerejani (KBG) Yohanes Paulus 2, bagian dari Paroki Santa Teresa Dari Kalkuta Datak (SanTeKaD), menggelar kegiatan bakti sosial bersih lingkungan sebagai wujud nyata dari program Katekese yang sedang mereka jalani. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian Katekese yang diadakan setiap akhir pekan selama masa Prapaskah, yang dijadwalkan berlangsung sebanyak empat kali.

Program Katekese ini, yang diadakan pada malam akhir pekan, bertujuan untuk memperdalam pemahaman iman dan memperkuat kebersamaan antar anggota KBG. Sebagai aksi nyata dari pembelajaran yang telah mereka terima, KBG Yohanes Paulus 2 sepakat untuk melaksanakan bakti sosial bersih lingkungan di sekitar wilayah KBG.

"Kegiatan bakti sosial ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan solidaritas antar warga KBG Yohanes Paulus 2," kata Bapak Adolfus Budiharso, Pendamping Katekese dan salah seorang warga KBG.

Kegiatan bakti sosial ini melibatkan seluruh anggota KBG, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mereka bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar, termasuk jalanan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Semangat kebersamaan dan gotong royong sangat terasa dalam kegiatan ini.

"Kami berharap, melalui kegiatan ini, kami dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar dan juga memperkuat rasa kebersamaan di antara kami sebagai anggota KBG," ujar  Pak Ari Bero selaku Ketua KBG.

Kegiatan bakti sosial ini merupakan salah satu bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai Kristiani yang diajarkan dalam program Katekese. KBG Yohanes Paulus 2 berharap, kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok lain untuk melakukan aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perusakan Baliho Mario Pranda: Perilaku Vandalisme Dalam Politik

Foto : Erik Jelimin / tajukharian.com

Tajukharian.com - Peristiwa perusakan baliho Mario Pranda, salah satu kandidat kuat dalam pemilihan Bupati Manggarai Barat, telah menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Mario Pranda, yang dikenal sebagai pesaing berat bagi petahana, menghadapi tantangan yang tak terduga ketika baliho-baliho kampanyenya dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Opini publik pun terpecah, dan salah satu suara yang cukup mencolok datang dari Ari Bero, yang menyatakan bahwa insiden ini mungkin merupakan taktik politik playing victim dari kubu Mario Pranda sendiri.

Opini Ari Bero ini perlu ditelaah lebih lanjut, karena dugaan semacam ini dapat mengaburkan masalah yang lebih besar dan mengabaikan kenyataan tentang praktik-praktik vandalisme dalam politik. Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa vandalisme politik bukanlah fenomena baru. Perusakan alat peraga kampanye adalah bentuk intimidasi yang sering digunakan untuk menekan lawan politik, terutama ketika pihak-pihak tertentu merasa terancam oleh popularitas kandidat lain.

Dugaan bahwa kubu Mario Pranda sengaja merusak baliho mereka sendiri untuk mendapatkan simpati publik adalah dugaan yang tidak berdasar dan cenderung menyesatkan. Dalam politik, simpati publik memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah membangun kepercayaan dan integritas. Mario Pranda selama ini dikenal sebagai sosok yang berkomitmen pada transparansi dan keterbukaan, sehingga tidak masuk akal jika ia dan timnya melakukan tindakan yang merusak reputasi tersebut demi keuntungan jangka pendek.

Lebih jauh, opini Ari Bero seolah-olah menutupi fakta bahwa perusakan baliho adalah bentuk pelanggaran hukum dan etika. Fokus seharusnya diberikan pada upaya untuk menemukan pelaku dan motif di balik tindakan tersebut. Apakah ini dilakukan oleh pendukung fanatik dari pihak lain yang merasa terancam, atau ada kepentingan tersembunyi yang ingin menggagalkan pencalonan Mario Pranda?

Dalam konteks politik yang sehat, setiap kandidat seharusnya berlomba-lomba dalam hal program dan gagasan, bukan melalui tindakan destruktif yang merugikan demokrasi. Opini Ari Bero, yang lebih memilih untuk berspekulasi tanpa bukti yang jelas, hanya akan memicu polarisasi lebih lanjut di masyarakat dan mengalihkan perhatian dari isu sebenarnya.

Sebagai masyarakat yang peduli pada proses demokrasi yang adil dan bersih, kita harus mengedepankan dialog dan diskusi yang konstruktif. Mengutuk vandalisme dan mempromosikan persaingan politik yang sehat adalah langkah yang tepat untuk memastikan bahwa suara rakyat dapat terdengar dengan jelas, tanpa adanya gangguan dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana.

Peristiwa perusakan baliho Mario Pranda seharusnya dilihat sebagai peringatan bahwa masih ada elemen dalam politik kita yang lebih memilih cara-cara kotor untuk mencapai tujuan mereka. Mari kita fokus pada hal-hal yang lebih penting: bagaimana kandidat kita dapat membangun Manggarai Barat menjadi lebih baik dan menjadikan demokrasi sebagai ajang untuk beradu visi, bukan perpecahan.

Oleh : Erik Jelimin, Pendukung Mario. 

Dukung Edi-Weng Lanjutkan Pembangunan di Manggarai Barat, Ribuan Milenial dan Gen Z Deklarasi Akbar di Labuan Bajo

 

Foto : Ribuan Millenial dan Gen Z Pendukung Edi-Weng / tajukharian.com

Labuan Bajo, Tajukharian.com - Ribuan Milenial dan Gen Z yang berasal dari 12 kecamatan di Manggarai Barat memadati kawasan Labuan Bajo dalam deklarasi akbar untuk mendukung pasangan Edistasius Endi dan Dokter Yulianus Weng. Peserta yang hadir sebanyak 1.200 orang yang berasal dari 164 Desa dan 5 Kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat. Acara tersebut berlangsung meriah dengan suasana yang penuh semangat dan antusiasme.

Para peserta yang hadir kompak mengenakan kostum hitam, menjadikan Labuan Bajo lautan massa yang bersemangat menyuarakan dukungan mereka. Para pemuda pemudi Milenial dan Gen Z ini menamakan diri mereka sebagai RELAWAN GARDA EDI-WENG, komunitas ini dibentuk khusus untuk mendukung pasangan Edi-Weng dalam melanjutkan pembangunan di Manggarai Barat.

Acara deklarasi ini turut dihadiri langsung oleh Bapak Edistasius Endi dan Dokter Yulianus Weng. Dalam pidatonya, Edistasius Endi mengungkapkan rasa terima kasih dan harapannya terhadap dukungan yang diberikan oleh para pemuda. "Kehadiran kalian di sini menunjukkan semangat dan komitmen kita bersama untuk membangun Manggarai Barat yang lebih baik. Mari kita terus bersatu dan bekerja keras untuk mencapai tujuan kita," ujarnya disambut tepuk tangan meriah dari para peserta.

Sementara itu, Dokter Weng (sapaan akrabnya) menekankan pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan daerah. "Pemuda adalah agen perubahan. Kami berharap dengan dukungan dari kalian, kita bisa mewujudkan visi dan misi untuk Manggarai Barat yang lebih sejahtera," katanya.

Ketua Relawan Garda Edi-Weng, Rofinus Edison Risal mengungkapkan sejumlah alasan mereka mendukungan pasangan Edi-Weng di Pilkada Mabar. Bahkan ia rela menanggalkan profesi sebagai jurnalis. "Ini taruhan yang besar karena saya ingin berjuang bersama Edi-Weng" katanya disambut tepuk tangan ribuan relawan yang hadir.

Ichal sapaan akrabnya mengungkapkan, hari ini menjadi sejarah di Kabupaten Manggarai Barat, para pemuda beridiri tegak dan menyatakan dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati.  "Kita hadir di sini tentunya tidak hanya sekedar bereuforia semata, tetapi  memiliki indikator khusus sebelum menyatakan sikap" ujarnya.

Garda kata dia, berkeyakinan 193 Kilo Meter jalan Hotmix dan 13 jembatan yang dibangun selama kepemimpinan Edi-Weng mampu membuka akses dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Garda juga berkeyakinan, pembangunan 7 Puskesmas, fasilitas pendidikan dan penurunan angka stunting dalam 3,5 tahun memimpin. "Itu upaya konrit dari Edi-Weng dalam menciptakan generasi emas pada tahun 2045" katanya.

Ichal menjelaskan, pada awal masa kepemimpinan Edi-Weng, dilanda masalah Covid-19, tetapi atas kepiawaian dan kelincahan kepemimpinan mereka, Manggarai Barat bisa menjadi Kabupaten kedua pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) di NTT.

Bahkan, selama Edi-Weng memimpin Manggarai Barat, pencapaian PAD sangat signifikan. Pada tahun 2020, PAD kita kurang lebih Rp 99 Miliar, tetapi pada tahun 2023, PAD naik menjadi 249 miliar. "Ini adalah satu prestasi, sehingga tidak ada alasan untuk hentikan kepemimpinan mereka, harus lanjutkan" tegasnya. "Sebagai orang muda, kami juga mengakui kalau masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki. Tetapi kami yakin dan percaya di tangan Edi-Weng Manggarai Barat bisa bangkit dan makin mantap ke depannya" tambah dia.

Ia menambahkan, perubahan itu sudah diletakan di tanah Manggarai Barat oleh Edi-Weng, itulah sebabnya ribuan relawan Garda hadir untuk menyatakan sikap dan memberikan dukungan. "Kakanda berdua (Edi-Weng), jangan pernah takut, kami akan selalu ada dan berdiri tegak sampai pada 27 November 2024. Kami akan kawal perjuangan ini sampai selesai" tutupnya.

Deklarasi ini menjadi momentum penting bagi generasi Muda Milenial dan Gen Z Manggarai Barat untuk menunjukkan dukungan dan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan dan tekad yang kuat, Relawan Garda Edi-Weng berkomitmen untuk terus mendukung pasangan Edistasius Endi dan Dokter Yulianus Weng dalam menjalankan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Acara diakhiri dengan foto bersama. Ribuan Milenial dan Gen Z ini mengabadikan momen bersejarah dalam perjalanan politik di Manggarai Barat. 

Jokowi dan Ketum Parpol Godok Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Pilkada DKI 2024

Foto: Bakal Cagub/Cawagub DKI 2024.tajukharian.com - Web@/tribunnews

Tajukharian.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menjelaskan pertemuan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan ketua umum partai pendukung pemerintah akhir bulan lalu, membahas konsolidasi pilkada.

Jokowi disebut-sebut bertemu dengan beberapa ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 28 Mei 2024. Tiga narasumber yang mengetahui pertemuan tersebut menceritakan kepada Tempo.

Sumber ini menyebut salah satu yang menjadi pembahasan adalah isu reshuffle. Jokowi disebut bertanya bagaimana kalau kocok ulang menteri yang tidak mendukung kinerja presiden dilakukan pada Juni 2024. Ketum-ketum partai diklaim memberi masukan bahwa Jokowi tidak usah melakukan reshuffle karena pemerintahan tinggal beberapa bulan.

Ketika ditanya apakah pertemuan Jokowi dan ketum parpol membahas reshuffle, Zulkifli menyangkal ada isu tersebut. Tapi Zulkifli mengatakan dia mengajukan nama Ridwan Kamil untuk pemilihan Gubernur Jakarta. “Semua setuju,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, yang juga Menteri Perdagangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 14 Juni 2024.

Zulhas mengatakan belum ada kesepakatan mengenai pasangan Ridwan di Jakarta. Namun Partai-partai memerlukan Kaesang Pangarep - putra bungsu Jokowi.

“Saya laporkan ke Pak Presiden ‘kalau Kaesang boleh nggak’? Pak Presiden bilang ‘jangan’, tapi kan partai partai perlu. Partai perlu agar bisa menang,” kata Zulhas sebagaimana dikutip dari Tempo.

Dalam keterangan terpisah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak menyangkal dan membenarkan apakah Ridwan akan duet bersama Kaesang di Pilgub DKI. Namun Airlangga menegaskan Ridwan disiapkan untuk melawan siapapun.

“RK dipersiapkan untuk melawan siapapun lawannya,” kata Airlangga. “(soal duet dengan Kaesang) itu masih kita pelajari seluruhnya.”

Jokowi membenarkan telah bertemu dengan beberapa ketua umum partai politik akhir bulan lalu. Namun dia menyangkal ada pembahasan mengenai reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju.*

Pedas, Tak Layak Diundang ke Rakernas PDIP, Ketua DPP Sebut Presiden Jokowi dan Gibran Pelanggar Konstitusi

Foto: Logo PDIP. tajukharian.com - Web/@republika

Tajukharian.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menyebut parpolnya ideologis dan bakal tegas terhadap kader yang melakukan pelanggaran etika dan konstitusi. Djarot mengatakan kader yang melanggar konstitusi sudah bukan bagian dari kelurga besar partai berlogo banteng moncong putih itu. Dia berbicara demikian saat menjawab pertanyaan awak media soal alasan PDI Perjuangan tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ke lokasi Rakernas V PDI Perjuangan.

 "Sebab, sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” kata Djarot menjawab awak media di lokasi Rakernas V PDI Perjuangan, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5). Toh, kata eks Gubernur Jakarta itu, agenda Rakernas V PDI Perjuangan bersifat internal dan sosok eksternal yang diundang figur dengan komitmen terhadap demokrasi dan konstitusi. "Jadi, yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” kata Djarot sebagaimana dikutip jpnncom.

PDI Perjuangan melaksanakan Rakernas V pada Jumat (24/5) sampai Minggu (26/5) di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. PDI Perjuangan mengusung tema Satyameva Jayate: Kebenaran Pasti Menang dengan subtema Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran pada Rakernas V.

Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris partai di berbagai tingkatan dan kepala daerah dan legislatif dari PDI Perjuangan hadir dalam Rakernas V.

PDI Perjuangan sudah memulai rangkaian Rakernas V dengan melaksanakan pawai obor Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam pada Jumat (17/5/2024). Adapun, obor api diambil PDI Perjuangan dari Mrapen Grobogan kemudian pawai dilakukan di 20 kabupaten atau kota dengan jarak 526 kilometer.*

PDIP Tunda Kongres 5 Tahunan, Bakal Digelar Tahun 2025

Foto: PDIP. tajukharian.com - Web/@republika

Tajukharian.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyampaikan agenda kongres partainya yang dilakukan tiap lima tahun direncanakan tak digelar tahun ini. Basarah mengatakan kongres yang berisi konsolidasi agenda nasional bangsa itu baru akan digelar pada 2025.

"Untuk kebutuhan konsolidasi pemantapan organisasi partai menyukseskan agenda-agenda nasional bangsa itu, maka kongres akan diputuskan dikembalikan dalam siklus 5 tahunan, nanti 2025 yang akan datang," kata Basarah dalam konferensi pers di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

Basarah mengatakan PDIP telah melangsungkan kongres ke-V di 2019. Semestinya kongres selanjutnya digelar pada 2024, tetapi pada tahun yang sama dilaksanakan pemilu serentak.

"Kita juga akan melakukan konsolidasi organisasi partai, dengan mengembalikan siklus kongres kembali ke tahun 2025," ujar Basarah.

"Karena kebetulan jadwal kongres dilaksanakan pada tahun 2019, tetapi karena agenda-agenda nasional lainnya termasuk pelaksanaan Pilpres dan Pileg kemarin, dan November nanti kita akan melaksanakan Pilkada serentak," sambungnya.

Adapun acara Rakernas PDIP direncanakan berlangsung selama tiga hari hingga 26 Mei 2024. Basarah mengatakan acara itu akan mengevaluasi kinerja partai.

"Yang pertama akan melakukan evaluasi kinerja partai sejak pelaksanaan kongres ke-V PDI Perjuangan tahun 2019 lalu. Memang menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami, salah satu fungsi rapat kerja nasional ini adalah kami mengevaluasi perjalanan program-program partai, kinerja partai, capaian-capaian partai, setiap tahun sekali dalam Rakernas," ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Agenda kedua, sebut Basarah, PDIP akan melakukan konsolidasi organisasi partai. Ia menyebut pihaknya akan melakukan kongres pada 2025.

"Karena kebetulan jadwal kongres dilaksanakan pada tahun 2019, tetapi karena agenda-agenda nasional lainnya termasuk pelaksanaan Pilpres dan Pileg kemarin, dan November nanti kita akan melaksanakan Pilkada serentak," ujar Basarah seperti dikutip detikcom.

"Maka untuk kebutuhan konsolidasi pemantapan organisasi partai mensukseskan agenda-agenda nasional bangsa itu, maka kongres akan diputuskan dikembalikan dalam siklus 5 tahunan, nanti 2025 yg akan datang. Dan instansi musyawarahnya itu dilakukan pada Rakernas pada hari ini," sambungnya.

 Agenda lainnya, yakni akan ada konsolidasi untuk pembahasan Pilkada 2024. PDIP juga akan membahas sikap politik partainya untuk pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depan.*

Politisi Gerindra Tegur Ketua MPR RI terkait Gagasan Rekonsiliasi, Bamsoet Beri Klarifikasi

Foto: Bamsoet dan Jusuf Kalla. tajukharian.com - Web/@idntimes

Tajukharian.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet telah mengklarifikasi gagasannya mengenai rekonsiliasi nasional kubu 01, 02, dan 03 peserta Pilpres 2024. Bamsoet telah menelepon elite Partai Gerindra mengenai hal ini.

"Sudah (klarifikasi). Saya sudah telepon, sudah saya klarifikasi," kata Bamsoet di kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, Rabu (22/5/2024).

Bamsoet juga mengaku sudah berbincang dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengenai gagasan rekonsiliasi tersebut. Dia menegaskan pihak partai politiklah yang akan menjembatani rekonsiliasi yang dimaksud.

 "Ya saya sudah sampaikan kepada Pak Dasco maupun Pak Habiburokhman karena saya sudah konfirmasi juga dan saya sudah klarifikasi bahwa itu adalah nanti Pak dan kawan-kawan partai politik yang menjembatani rekonsiliasi," ungkap Bamsoet sebagaimana dilansir dari detik.

Sebelumnya, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengkritik Bambang Soesatyo yang berbicara gagasan rekonsiliasi kubu 01, 02, dan 03. Dia meminta Bamsoet tak menjadikan rekonsiliasi tersebut sebagai komoditas politik pribadi.

"Bambang Soesatyo baiknya jangan jadikan rekonsiliasi sebagai komoditas politik pribadi untuk sekedar cari panggung," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (21/5).

Habiburokhman mempertanyakan kapasitas Bamsoet menginisiasi hal tersebut. Dia mengatakan Bamsoet juga tak bisa mengatasnamakan diri sebagai lembaga MPR.* 

Raffi Ahmad duet dengan Ridwan Kamil pada Pilkada DKI Jakarta 2024

Foto: Raffi Ahmad&Ridwan Kamil. tajukharian.com - Web/@isubogor

Tajukharian.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Raffi berpeluang maju dalam kontes Pilkada 2024 di DKI Jakarta atau Jawa Tengah. "Raffi Ahmad itu bisa on the way ke Jawa Tengah, bisa on the way ke Jakarta," kata Airlangga, Jumat seperti dilansir Jpnn (17/5) malam.

Airlangga berkelakar bahwa penempatan Raffi Ahmad akan bergantung acara yang dipandu. "Tergantung acaranya ada di mana, kan beliau MC (master of ceremony). Jadi, kiri kanan bisa," ujarnya. Airlangga juga turut menanggapi peluang Raffi Ahmad untuk berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.

 Dia menjelaskan bahwa RK mendapatkan dua surat tugas dari partainya, yakni untuk Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Barat. "Itu harus kami lihat dahulu," ujarnya.

Airlangga mengatakan bahwa Partai Golkar juga mempertimbangkan peluang Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa, untuk maju pada Pilkada Jakarta.

"Nanti kami akan bahas, karena di sini ada yang ganteng juga, namanya Erwin Aksa. Apalagi Bu Airin (Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar Airin Rachmi Diany) juga ada," katanya.*

KPU RI Berubah Sikap, Sempat Mewacanakan Caleg Terpilih Boleh Maju Pilkada Tanpa Undur Diri

Foto: KPU RI. tajukharian.com - Web/@progres

Tajukharian.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut caleg DPR RI, DPRD atau DPD RI yang terpilih pada pemilu legislatif harus mengundurkan diri ketika ditetapkan sebagai kandidat kepala daerah. Dia berkata demikian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5). "Bagi calon terpilih yang belum dilantik, maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR DPD atau DPRD, tetapi belum dilantik," kata Hasyim, Rabu.

Dia melanjutkan satu syarat seseorang bisa menjadi calon kepala daerah adalah menyertakan surat pengunduran diri sebagai caleg terpilih. Menurut Hasyim, dokumen kelengkapan bagi seseorang menjadi calon kepala daerah diserahkan lima hari setelah ditetapkan sebagai kandidat. "Syarat atau dokumen yang diperlukan yang dipersyaratkan adalah serahkan dokumen paling lambat 5 hari setelah penetapan paslon. Berupa surat pengajuan (pengunduran) diri sebagai anggota DPR DPD dan DPRD terpilih," lanjutnya.

Diketahui, KPU membuka pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan sebagai kandidat per 22 September 2024. Para caleg DPR RI dan calon senator di sisi lain bakal dilantik pada 1 Oktober 2024 atau sepekan lebih setelah penetapan kandidat kepala daerah.

Hasyim menyebut KPU ingin ada kepastian hukum sehingga menerbitkan ketentuan caleg terpilih harus mundur ketika ditetapkan sebagai kandidat kepala daerah.

Jadi, supaya jelas jalur yang ditempuh apakah menjadi calon kepala daerah atau menjadi anggota DPR atau DPD," kata Hasyim. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut ketentuan caleg terpilih mundur setelah ditetapkan calon kepala daerah demi menekan polemik politik. "Jadi, supaya tidak ada lagi polemik, harus sudah sampaikan pengunduran diri sebagai calon anggota DPR RI pada saat ditetapkannya sebagai bakal calon atau calon ya, itu pada tanggal 22 September,” kata Doli kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu ini seperti dilansir jpnn.*

Wacana Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI 2024, Sekjen PDIP Tak Menampik

Foto: Anies dan Ahok. tajukharian.com -Web/@lawjustice

Tajukharian.om - Muncul wacana duet Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai bakal calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun merespons kemungkinan partainya mengusung Anies – Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024. Hasto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta pada Pilkada 2024.

Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta. 

"Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan," kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam. 

Hasto tidak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.

Menurut Hasto, keduanya merupakan sosok yang mencerminkan karakter Indonesia. "Kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah," ujarnya.

Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan bahwa nama bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan disaring melalui usulan dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD).

Untuk itu, saat ini proses penjaringan masih dilakukan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur. Partai berlambang banteng moncong putih itu, kata Hasto, akan terus menjaring nama-nama yang bakal diusung pada Pilkada serentak 2024. "Nama-nama terkait dengan siapa yang jadi calon gubernur di wilayah-wilayah yang menjadi sorotan publik, seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, kemudian Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, termasuk Papua dan Aceh, terus dilakukan pencermatan," pungkas Hasto sebagaimana dikutip Jpnn.

Jadwal tahapan Pilkada 2024: 

1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; 

3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; 

4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; 

5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon; 

6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon; 

7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon; 

8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon; 

9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye; 

10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan 

11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.*

Ganjar Pranowo Tegas Ogah Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Foto: Ganjar Pranowo, tajukharian.com - Web/@fankymedia

Tajukharian.com - Ganjar Pranowo mendeklarasikan tidak akan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menegaskan dirinya akan melakukan kontrol terhadap pemerintahan.

"Saya declare, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," kata Ganjar saat acara Halal Bihalal TPN, di Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Ganjar mengatakan berada di dalam atau di luar pemerintahan semuanya terhormat. Ganjar meminta tidak ada saling mencibir soal itu.

"Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir," katanya.

Ganjar menyampaikan cara menyampaikan cibiran yang benar melalui jalur di DPR RI. Dia menyampaikan kritikan yang disampaikan melalui DPR adalah cara bagus untuk mengontrol pemerintahan.

"Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol," ungkapnya sebagaimana dilansir detikcom.*

Menyambut Pilkada 2024, Flori Kampul Resmi Daftar di PKB Manggarai, Ini Komitmennya

Foto: Flori Kampul. tajukharian.com

Tajukharian.com - Florianus Kampul anggota DPRD Manggarai 3 Periode secara resmi sudah mendaftar di DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Manggarai sebagai calon wakil bupati Manggarai 2024-2029 pada Selasa pukul 14:00 WITA 30 /04/2024.

Anggota DPRD tiga periode itu ditemani oleh keluarga dan tim untuk mendaftar di DPC Kabupaten Manggarai. 

Dalam sambutannya di DPC PKB Manggarai Ia mengatakan hanya mendaftar di PKB sebagai bukti loyalitas terhadap partai.

"Hanya akan mendaftarkan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai bukti loyalitas saya terhadap PKB, kalaupun PKB tidak memberikan rekomendasi, tidak apa-apa". Katanya

Lebih lanjut Dia menjelaskan latar belakang menjadi calon wakil bupati Mangarai periode 2024-2029 sebagai bentuk kekhawatirannya atas kondisi ekonomi Manggarai yang tidak stabil.

"Saya maju itu berangkat dari kekhawatiran saya melihat pertumbuhan ekonomi yang jauh dibawa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5℅. dengan kondisi ini visi saya adalah bagaimana menaikan pertumbuhan ekonomi Manggarai setidak-tidaknya mencapai presentasi yang diharapkan dan juga membuka lapangan kerja baru dengan cara tidak mempersulit perizinan investor yang masuk. baik dalam daerah maupun luar". Ungkapnya 

Anggota DPRD tiga periode itu juga menambahkan dalam beberapa tahun kedepan Indonesia atau manggarai khususnya akan mengalami bonus demografi yaitu jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Agar bonus demografi itu dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat manggarai diperlukan ketersediaan lapangan kerja yang baru untuk mengurangi kemiskinan.

Secara garis besar anggota DPRD tiga periode itu menyampaikan mimpinya adalah 1. Menaikan pertumbuhan ekonomi, 2. Membuka lapangan kerja demi mengurangi pengangguran, 3. Menurunkan kemiskinan, 4. Adil dan pembangunan harus merata, 5. Menaikan pendapatan daerah, 6. Penataan birokrasi yang baik.  

Sebelumnya Florianus Kampul atau yang akrab di sapa FK itu pada maret lalu mengatakan lewat akun Facebooknya. "Selamat pagi saudara- saudaraku, mohon doa restu, saya ingin mengambil bagian dalam pilkada Manggarai 2024 maju sebagai bakal calon wakil bupati Manggarai" tulisnya 11/03/2024. Sontak postingannya itu pun menimbulkan berbagai reaksi serta dukungan dari masyarakat Manggarai. 

Ketika ditanyai oleh awak media beberapa waktu lalu mengenai siapa yang menjadi pendampinya, Ia meminta untuk bersabar.

"Sabar semua masih dalam proses, nanti akan ada waktunya" ujarnya, 12/03/2024 

Slogan kami adalah "bersama rakyat membangun Manggarai" mengandung arti untuk menciptakan Manggarai yang  maju, adil, makmur, sejahtera diperlukan sinergi antara masyarakat dan pemerintah. tentunya semua mimpi, visi yang saya sampaikan akan saya sampaikan kepada calon bupatinya nanti.  Tegasnya pada Selasa 30/04/2024.*

Jokowi dan Gibran Dikabarkan Bergabung Golkar Setelah Tak Diakui PDIP

Foto: Jokowi dan Gibran. tajukharian.com - Web/@tribunnews

Tajukharian.com - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut parpolnya tidak mau memusingkan kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres terpilih RI periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka merapat ke Golkar. 

"Biarin saja. PDI Perjuangan juga enggak dipikirin lagi orang-orang ini,” kata dia kepada wartawan, Jumat (26/4). 

Kabar Jokowi dan Gibran merapat ke Golkar makin mengencang setelah muncul pernyataan teranyar ketum parpol berlambang Pohon Beringin Airlangga Hartarto.

Airlangga bahkan menyebut Jokowi dan Gibran sudah menjadi bagian dari keluarga besar Golkar dan menunggu formalitas saja untuk bergabung.

 Andreas mengatakan kabar Jokowi dan Gibran masuk Golkar menjadi wajar karena kedua sosok tersebut tidak menjadi kader parpol. “Sekarang mereka berdua yang sedang cari rumah," kata legislator Daerah Pemilihan I Nusa Tenggara Timur itu seperti dikutip Jpnn.

Namun, Andreas merasa ragu Jokowi dan Gibran bakal mulus diterima menjadi keluarga besar Golkar ketika tingkat kepentingan yang sudah berbeda dibandingkan sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. “Sebelum pemilu kemarin memang Golkar butuh Jokowi, berlindung pada Jokowi, tetapi, apakah sekarang masih juga tingkat kepentingannya sama?" kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebut Gibran bukan bagian dari parpol berlambang Banteng moncong putih itu. 

"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu," kata Komarudin menjawab media, Senin. 

Komarudin mengatakan Jokowi terekam sudah berbeda jalan dengan PDIP sehingga sulit menyebut kepala negara masih bagian dari parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu. "Ah, orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian dari PDI Perjuangan, yang benar saja," Katanya.*

Menyambut Pilkada 2024, Megawati Minta Calon PDIP Tidak Berbohong

Foto: Ketum PDIP. tajukharian.com - Web/@Kompas

Tajukharian.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan kepada kader-kader PDIP yang hendak maju Pilkada 2024. Dia meminta calon kepala daerah tidak bohong dan jangan gombal.

Dilansir detik, pesan itu menjadi inti utama arahan Megawati ketika berbicara di dalam rapat konsolidasi partai dengan para kepala-wakil kepala daerah dari PDIP. Rapat itu dilaksanakan secara tertutup bertempat di Gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2024).

"Pertama adalah kedisiplinan," kata Megawati.

Kedisiplinan mencakup berbagai dimensi, seperti disiplin organisasi hingga disiplin dalam bertindak dalam konteks hukum. Sebab potensi sektor hukum bisa dieksploitasi dan akan menjadi lubang yang rentan terhadap intimidasi.

Kualifikasi yang kedua, kata Megawati, yakni soal kejujuran. Menurut Megawati, kejujuran sangat diperlukan dalam konteks berorganisasi.

"Jadi kedua, tidak bohong. Bagi saya, kalau kita berkomitmen die hard, ya harus die hard beneran. Kalau bohong, lebih baik tidak usah. Daripada nanti sudah jadi (pejabat) tapi nanti berbohong, lebih baik satu wilayah itu kosong (dari kader yang duduk sebagai kepala daerah)," beber Megawati.

Kemudian, Megawati menyampaikan kualitas ketiga terkait komitmen untuk semakin rajin turun ke bawah dan bekerja di tengah rakyat.

"Turun ke bawah dan jadilah solusi atas masalah rakyat. Dalami masalah rakyat dan bantu rakyat untuk mencari solusinya. Jadi pesan saya terus dan selalu turun ke bawah kepada rakyat. Rakyat harus kita bantu dan lindungi," pungkas Megawati.

Rapat koordinasi itu dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto. Tampak hadir sejumlah pengurus DPP PDIP seperti Wakil Bendahara Rudianto Tjen hingga para Ketua DPP seperti Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah, Wuryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, dan Ribka Tjiptaning.

Kepala daerah yang hadir adalah para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan gubernur/wakil gubernur dari seluruh Indonesia yang baru menjabat 1 (satu) kali. Peserta rapat itu berjumlah hampir 200 orang.*

Edi Endi Ditunjuk Jadi Ketua DPW Nasdem NTT

Foto: tajukharian.com - Web/@floressmart

Tajukharian.com - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh mempercayakan Edistasius Endi memimpin Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Partai NasDem, yang menunjuk Edistasius Endi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem NTT. Mewakili Ketua Umum Nasdem Pusat, SK diserahkan secara simbolis yang berlangsung di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT oleh Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Wilayah Bali, NTB dan NTT Julie Sutrisno Laiskodat.

"Saya mewakili Surya Paloh menyerahkan SK secara simbolis kepada ketua DPD NASDEM NTT kepada Edistasius Endi," ucap Julie yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPR RI itu seperti dikutip dari okeflores. 

Dikatakan politis Nasdem itu, Penyerahan SK dilakukan secara simbolis, sementara untuk penyerahan secara resmi, nanti saat pelantikan pada 5 Mei 2024 mendatang. 

Diketahui perombakan ketua dan pengurus DPW NasDem NTT telah berlangsung di beberapa bulan terakhir. Ketua DPW NasDem NTT yang lama Raymundus Fernandes akhirnya digantikan Edistasius Endi yang sebelumnya menjabat sebagai ketua NasDem Manggarai Barat.*

Cak Imin: Nasdem dan PKB Akan Berkoalisi Pada Pilkada 2024

Foto; tajukharian.com  - Web/@gnews 

Tajukharian.com  - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menggelar pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2024). 

Surya mengatakan, pertemuan ini sebagai bentuk kerja sama PKB dan Nasdem setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinyatakan telah usai. "Kami menyepakati tadi dalam perbincangan, nah ini ada kesepakatan kita tutup buku lama, buka buku baru," kata dia.

Surya Paloh mengatakan, tugas Nasdem dan PKB memperkuat sinergi antara kedua partai yang berkoalisi dalam Pilpres 2024 ini. Dia mengatakan, pemilu sudah selesai. Namun, perjalanan untuk membangun Indonesia masih panjang. 

"Maka mempertahankan dan tetap menjaga kondisi obyektivitas stabilitas nasional kita itu adalah prioritas utama bagi Nasdem maupun PKB," kata Paloh. Sementara itu, Cak Imin mengatakan, lembaran baru yang dimaksud yaitu bentuk kerja sama kedua partai di masa depan.

Bentuk buku baru yang akan dibuka bisa saja dalam bentuk koalisi dalam pemilihan kepala daerah. "Bisa saja termasuk pilkada, belum tahu di mana pilkadanya, kita belum bahas. Tapi bisa saja pilkada menjadi salah satu ruang kerja sama lembaran baru PKB maupun Nasdem," ujar dia dilansir dari kompas.*

PDIP Tidak Menganggap Jokowi dan Gibran Kader

Foto: Tajukharian.com - Web/@tribunnews

Tajukharian.com  - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengatakan bahwa partainya sudah menutup buku tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. "Saya kira begini ya. Dengan tindakan Pak Jokowi termasuk anak mantunya, seperti saat ini, ya sudah itu bagian dari masa lalu partai," kata Komarudin kepada Kompas.com, ditemui di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024). Komarudin mengaku enggan ambil pusing membicarakan status keluarga Jokowi lagi di PDI-P mengingat pengkhianatan yang mereka lakukan terkait Pilpres 2024.

Menurut dia, PDI-P lebih penting memikirkan apa yang terjadi hari ini dan di masa yang akan datang ketimbang mengurus keluarga Jokowi. "Kita berpikir hari ini dan masa depan, itu lebih penting daripada kita bicara satu keluarga itu terus. Kita pusing juga," ujar Komarudin. Bahkan, ia menyebut Jokowi dan Gibran tak perlu mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P karena tak lagi dianggao bagian dari partai.  PDI-P tidak lagi menunggu keduanya mengembalikan kartu tersebut sebagai penanda berakhirnya status mereka sebagai kader. Ia juga mengakui bahwa PDI-P memberi perlakuan berbeda kepada Jokowi terkait pemberhentian dari kader.

Komarudin mengaku mendapatkan banyak telepon dari kader yang bertanya tentang mekanisme pemberhentian di partai banteng moncong putih. "Saya dapat telepon banyak dari struktur, di bawah, termasuk teman-teman partai, 'kok kami yang anggota biasa, orang kecil di bawah ini kalau mendukung si calon yang bukan dari PDI Perjuangan, langsung diberi peringatan, dipecat?' Ya sudah saya sampaikan. Memang bukan diskriminasi tapi pemberlakuan yang sedikit berbeda di situ," ujar Komarudin.

Menurut dia, perlakuan PDI-P ke Jokowi berbeda dengan ke kader lain karena Jokowi sudah menduduki posisi paling tinggi, yakni sebagai presiden.  "Kenapa berbeda? Karena Pak Jokowi itu adalah kader yang mencapai tingkat tertinggi menjadi presiden, dan tentu dari situ kita juga menjaga etika dan kehormatan Beliau. Tapi kalau Beliau sendiri bersikap keluar dari partai, ya sudah, biar saja, itu lah pilihan Beliau," kata dia. Diberitakan sebelumnya, Komarudin Watubun menilai Presiden Jokowi tak lagi menjadi bagian dari PDI-P. Hal itu ia sampaikan saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Adapun sikap Presiden Jokowi selama Pilpres 2024 dinilai berbeda dengan partai yang membesarkannya itu. Jokowi diduga kuat mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden nomor urut 2 bersama Prabowo Subianto sebagai calon presiden. "Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024) dilansir Kompas.com.

Selain Jokowi, Gibran juga tak lagi menjadi kader PDI-P. Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. *